Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 • Hasil Pengujian Konsekuensi

Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Klasifikasi dan katalog resmi informasi publik yang dikecualikan dari akses umum berdasarkan Pengujian Konsekuensi demi melindungi rahasia medis, privasi pribadi, dan persaingan usaha yang sehat di lingkungan RSGM Gusti Hasan Aman.

5

Klasifikasi Pengecualian

27

Item Informasi Teruji

Ketat & Terbatas

Sifat Akses Publik

22 Oktober 2026

Terakhir Diperbarui

Rahasia Pribadi Pegawai

Informasi Yang Berkaitan Dengan Rahasia Pribadi Pegawai

6 item teruji Lihat

Dokumen Rumah Sakit

Informasi Yang Berkaitan Dengan Dokumen Rumah Sakit

11 item teruji Lihat

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Informasi Yang Berkaitan Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi

5 item teruji Lihat

Kondisi Pasien

Informasi Yang Berkaitan Dengan Kondisi Pasien

3 item teruji Lihat

Kondisi Pasien

Informasi Yang Berkaitan Dengan Kondisi Pasien

2 item teruji Lihat

A

INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN RAHASIA PRIBADI PEGAWAI

6 item

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom uji konsekuensi

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Akibat Apabila Dibuka	Akibat Apabila Ditutup
1	Data Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi anggota keluarganya serta data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS & arsip dokumen kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tujuan Dilindungi Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2	Data pribadi pegawai yang menyangkut riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tujuan Dilindungi Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
3	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin, proses hukuman disiplin PNS, keberatan atas hukuman disiplin PNS, peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; serta hasil pemeriksaan pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk eperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tujuan Dilindungi Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
4	Data pribadi pegawai yang menyangkut kondisi keuangan dan rekening bank	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tujuan Dilindungi Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
5	Identitas pegawai yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan, proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tujuan Dilindungi Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
6	Identitas pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap	Risiko Terbuka Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tujuan Dilindungi Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

B

INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN DOKUMEN RUMAH SAKIT

11 item

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom uji konsekuensi

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Akibat Apabila Dibuka	Akibat Apabila Ditutup
1	Penilaian Kinerja ASN yaitu daftar yang berisikan hasil penilaian pegawai selama melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tujuan Dilindungi Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan pelantikan pejabat struktural	Risiko Terbuka Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Tujuan Dilindungi Melindungi privasi serta nama baik para calon pejabat struktural yang belum tentu terpilih atau ditetapkan
3	Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	Risiko Terbuka Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Tujuan Dilindungi Melindungi stabilitas serta ritme kerja internal instansi dari keresahan pegawai selama proses evaluasi mutasi berjalan
4	Nilai hasil seleksi dan evaluasi pegawai yang mengikuti pendidikan formal dan informal serta nilai individu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Tujuan Dilindungi Melindungi privasi, kerahasiaan data pribadi, dan martabat pegawai yang bersangkutan atas hasil evaluasi dan penilaian kinerjanya
5	Arsip Dinamis berupa surat-surat yang sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf,dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia baik menyangkut rahasia negara maupun rahasia instansi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapa n dokumen yang terlalu dini	Tujuan Dilindungi Melindungi kerahasiaan Dokumen
6	Naskah Kerjasama / Memorandum Of Understanding (MoU) yang bersifat rahasia	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; • Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017, penjelasan pasal 12 yaitu MoU atau surat badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan badan publik dimaksud yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Tujuan Dilindungi Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.
7	Dokumen penggadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (Harga Perkiraan Sendiri /HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan ditentukan pemenang	Risiko Terbuka • Muncul persaingan usaha yang tidak Sehat • Mengganggu keberhasilan proses negosias yang aka atau sedang dilakukan	Tujuan Dilindungi • Menjaga sportifitas persaingan usaha dan menjaga objektifitas penilaian • Adanya kepastian dalam penetapan harg • Kelancaran Pelak sanaan proses pengadaan
8	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan keputusan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	Risiko Terbuka Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Tujuan Dilindungi Melindungi kerahasiaan dokumen
9	Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; Laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Menimbulkan misinformasi, persepsi keliru, dan kegaduhan di masyarakat karena data keuangan masih bersifat sementara dan belum terverifikasi validitasnya melalui audit resmi	Tujuan Dilindungi Melindungi integritas proses pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan objektivitas auditor dari intervensi atau opini publik sebelum laporan keuangan resmi disahkan
10	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang pabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaa n wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani / WBBM	Tujuan Dilindungi Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM
11	Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	• UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 6 huruf c ayat 6 & pasal 17 huruf 1. D • Peraturan Menpan No.PER/04/M.P AN?03/ 2008 tentang Kode Etik Pengawasan • Peraturan Menpan No: PER/05/.M.PA N/03/2008 tentang standar audit Pengawas an Intern Pemerint ah,	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka • Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur • Melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP. • Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	Tujuan Dilindungi Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

C

INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI

5 item

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom uji konsekuensi

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Akibat Apabila Dibuka	Akibat Apabila Ditutup
1	Lokasi Server	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak terbatas	Risiko Terbuka Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Tujuan Dilindungi Melindungi/menga man kan perangkat serta data
2	Internet Protocol/IP Adress Private	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak terbatas	Risiko Terbuka Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Tujuan Dilindungi Menjaga / melindungi hak akses
3	Bandwidht Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak terbatas	Risiko Terbuka Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Tujuan Dilindungi Mengatur kestabilan penggunaan bandwidht
4	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak terbatas	Risiko Terbuka Penyalahgunaan oleh pihak lain	Tujuan Dilindungi Menjaga keamanan Jaringan Komputer
5	Sistem Managemen Database	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – undang	Tidak terbatas	Risiko Terbuka Penyalahgunaan oleh pihak lain	Tujuan Dilindungi Menjaga keamanan Database

D

INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI PASIEN

3 item

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom uji konsekuensi

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Akibat Apabila Dibuka	Akibat Apabila Ditutup
1	Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan penyelidikan/penyidik an oleh aparat hukum, atau pemohon adalah pasien yang bersangkutan	Risiko Terbuka Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Tujuan Dilindungi Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang
2	Data rekam medis pasien	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi • UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 tentang Hak Pasien • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran • Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Pasal 10	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan peraturan perundang-undangan	Risiko Terbuka - Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang - Data dapat dimanipula si, dipalsukan atau disalahgun akan untuk tujuan kejahatan	Tujuan Dilindungi - Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang - Melindungi / mengamanka n data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan
3	Foto/video pasien tampak muka	• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran • Standar Hak Pasien & Keluarga (HPK) Akreditasi Rumah Sakit, versi KARS 2012	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Risiko Terbuka Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Tujuan Dilindungi • Melindungi identitas pasien • Mencegah adanya eksploitasi pasien • Melindungi privacy keluarga pasien

E

INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI PASIEN

2 item

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom uji konsekuensi

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Akibat Apabila Dibuka	Akibat Apabila Ditutup
1	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Risiko Terbuka Melanggar hak privasi pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan; berisiko disalahgunakan untuk penyebaran visual tanpa izin atau rekayasa data digital; serta dapat mengganggu keamanan fasilitas rumah sakit	Tujuan Dilindungi Melindungi privasi dan kerahasiaan medis pasien di lingkungan rumah sakit, menjaga integritas rekaman asli dari manipulasi pihak luar, serta mendukung kelancaran penyelidikan apabila rekaman dijadikan alat bukti hukum
2	- Dokumen Root Cause Analysis (RCA) investigasi insiden keselamatan pasien - Berita acara/risalah rapat pembahasan analisis akar masalah oleh Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat antar-badan publik yang dirahasiakan) dan huruf g; • UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan • Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	Selama dokumen digunakan untuk pembelajaran internal perbaikan mutu rumah sakit, kecuali diminta secara sah untuk kepentingan peradilan atau proses penegakan hukum	Risiko Terbuka Menimbulkan budaya saling menyalahkan (blame culture), memicu keengganan tenaga kesehatan untuk melaporkan Insiden Keselamatan Pasien (KTD, KNC, KTC, Sentinel), serta berisiko membuka data rahasia medis pasien atau identitas petugas ke ranah publik tanpa konteks klinis yang memadai	Tujuan Dilindungi Melindungi keterbukaan dan kejujuran staf dalam pelaporan insiden tanpa rasa takut (just culture), melindungi data privasi pasien dan tenaga kesehatan yang terlibat, serta menjaga fokus evaluasi murni untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit

Informasi tidak ditemukan

Coba kata kunci lain atau ajukan permohonan informasi resmi.

Ajukan Permohonan Informasi