Alasan Penolakan Informasi

No	Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan	Dasar Hukum
1	Berkas Rekam Medis Pasien (Fisik maupun Elektronik/RME)	Merupakan rahasia kedokteran dan data pribadi pasien yang wajib dilindungi kerahasiaannya serta hanya dapat dibuka atas persetujuan pasien atau perintah pengadilan/hukum.	Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP); UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2	Data Riwayat Kesehatan, Tindakan Gigi, dan Resep Obat Pasien Tertentu	Termasuk kategori data pribadi spesifik dan rekam riwayat kesehatan individu yang jika dibuka dapat melanggar privasi serta mencemarkan nama baik pasien.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 4 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
3	Dokumen Hasil Audit Mutu Klinis, Komite Medik, dan Investigasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)	Merupakan dokumen evaluasi internal medis yang bersifat rahasia untuk peningkatan mutu klinis serta perlindungan proses telaah profesi.	Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4	Dokumen Uji Klinis / Kerja Sama Pengembangan Bahan Kedokteran Gigi (Formula/Paten)	Mengandung rahasia dagang, kekayaan intelektual, dan kesepakatan kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) antara RSGM dengan mitra pihak ketiga.	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
5	Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS Pengadaan Alat Kesehatan Gigi Sebelum Diumumkan	Membuka rincian HPS/RAB pada proses pemilihan penyedia yang sedang berjalan dapat mencederai persaingan usaha yang sehat dan akuntabilitas pengadaan.	Pasal 17 huruf b dan e UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6	Catatan Pribadi Pegawai / Penilaian Kinerja Individu Nakes dan Staf RSGM	Termasuk data riwayat kepegawaian pribadi yang bersifat konfidensial dan bukan konsumsi publik.	Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 4 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
7	Hasil Pemeriksaan / Laporan Audit Investigatif Internal Inspektorat yang Belum Selesai	Merupakan dokumen pengawasan internal yang masih dalam proses audit atau berpotensi menghambat penegakan hukum/tindakan administratif.	Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8	Data Finansial Pribadi Dokter/Pegawai (Rincian Jasa Pelayanan/Remunerasi Individu, Nomor Rekening)	Merupakan data pribadi dan rahasia perbankan/keuangan perseorangan yang dilarang dibuka tanpa izin pemilik data.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
9	Kredensialing dan Dokumen Evaluasi Kelayakan Etik/Disiplin Tenaga Medis Tertentu	Merupakan dokumen penegakan disiplin profesi dan etik medik internal yang jika diungkapkan tanpa izin dapat merugikan reputasi nakes yang bersangkutan secara sepihak.	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
10	Buku Log Klinikal, Borang Penilaian Prestasi, dan Rekod Bimbingan Pelajar Ko-asisten (Doktor Gigi Muda) / Pelajar Kepakaran	Merupakan rekod penilaian akademik dalaman dan data peribadi pelajar yang berpotensi mendedahkan identiti kes pesakit yang dirawat tanpa persetujuan.	Fasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP); UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Peribadi (UU PDP).
11	Imej Radiologi Pergigian (Foto Panoramik, CBCT 3D, Periapikal) dan Gambar Klinikal Intraoral/Ekstraoral Pesakit	Merupakan sebahagian daripada rekod perubatan sokongan diagnostik yang mengandungi data biometrik serta maklumat kesihatan sulit pesakit.	Fasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; Permenkes No. 24 Tahun 2022 berkenaan Rekod Perubatan; UU No. 17 Tahun 2023 berkenaan Kesihatan.
12	Dokumen Ujian Kebolehlaksanaan Keselamatan Sinaran Sinar-X (Ujian Kebocoran/Ujian Pematuhan BAPETEN) yang Masih Dalam Proses Pembaikan/Verifikasi	Mengandungi butiran teknikal sistem keselamatan infrastruktur hospital dan radiasi yang belum selesai disahkan, di mana pendedahannya secara tidak tepat boleh mencetuskan salah faham awam sebelum proses rasmi selesai.	Fasal 17 huruf a dan c UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan BAPETEN mengenai Keselamatan Sinaran dalam Penggunaan Peralatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
13	Data Stok, Formula Bancuhan Khas, dan Pengurusan Ubat Narkotik/Psikotropik Farmasi Hospital	Mengandungi maklumat kawalan bahan terkawal yang bersifat sensitif untuk keselamatan kemudahan kesihatan serta mengelakkan risiko penyelewengan bahan berbahaya.	Fasal 17 huruf c dan d UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotik; UU No. 17 Tahun 2023 mengenai Kesihatan.
14	Kandungan Aduan Pesakit Tertentu Semasa Proses Pengantaraan (Mediasi) Dalaman yang Belum Selesai	Kandungan Aduan Pesakit Tertentu Semasa Proses Pengantaraan (Mediasi) Dalaman yang Belum Selesai	Fasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Maklumat Awam; Peraturan Kemenkes mengenai Pengantaraan Sengketa Perubatan.
15	Pelan Susun Atur Rangkaian Komputer, Arkitektur Keselamatan Pelayan Sistem Maklumat Pengurusan Hospital (SIMRS), dan Kata Laluan/Kunci Akses Sistem	Membuka seni bina keselamatan teknologi maklumat hospital boleh mendedahkan infrastruktur digital kepada risiko serangan siber, pencerobohan data rekam medik elektronik, dan sabotaj sistem operasi.	Fasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2024 (Pindaan Kedua UU ITE); Peraturan BSSN mengenai Keselamatan Maklumat.
16	Permohonan Informasi ditolak	Informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau rahasia yang tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17
17	Informasi berkala tidak disediakan	Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala belum tersedia atau tidak disediakan oleh Badan Publik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf b jo. Pasal 9
18	Permohonan informasi tidak ditanggapi	Permohonan informasi publik yang diajukan tidak mendapatkan tanggapan tertulis atau respon resmi dari PPID	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf c
19	Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta	Tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh PPID tidak sesuai dengan maksud, substansi, atau format informasi yang dimohonkan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf d
20	Permohonan informasi tidak dipenuhi	Informasi publik yang dimohonkan tidak dapat dipenuhi baik sebagian maupun seluruhnya oleh Badan Publik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf e
21	Biaya yang dikenakan tidak wajar	Pengenaan biaya penggandaan atau pengiriman informasi dinilai melampaui ketentuan wajar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf f
22	Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU	Penyampaian informasi melampaui tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur undang-undang	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf g jo. Pasal 22

1

Berkas Rekam Medis Pasien (Fisik maupun Elektronik/RME)

Merupakan rahasia kedokteran dan data pribadi pasien yang wajib dilindungi kerahasiaannya serta hanya dapat dibuka atas persetujuan pasien atau perintah pengadilan/hukum.

Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP); UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

2

Data Riwayat Kesehatan, Tindakan Gigi, dan Resep Obat Pasien Tertentu

Termasuk kategori data pribadi spesifik dan rekam riwayat kesehatan individu yang jika dibuka dapat melanggar privasi serta mencemarkan nama baik pasien.

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 4 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

3

Dokumen Hasil Audit Mutu Klinis, Komite Medik, dan Investigasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

Merupakan dokumen evaluasi internal medis yang bersifat rahasia untuk peningkatan mutu klinis serta perlindungan proses telaah profesi.

Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

4

Dokumen Uji Klinis / Kerja Sama Pengembangan Bahan Kedokteran Gigi (Formula/Paten)

Mengandung rahasia dagang, kekayaan intelektual, dan kesepakatan kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) antara RSGM dengan mitra pihak ketiga.

Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

5

Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS Pengadaan Alat Kesehatan Gigi Sebelum Diumumkan

Membuka rincian HPS/RAB pada proses pemilihan penyedia yang sedang berjalan dapat mencederai persaingan usaha yang sehat dan akuntabilitas pengadaan.

Pasal 17 huruf b dan e UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6

Catatan Pribadi Pegawai / Penilaian Kinerja Individu Nakes dan Staf RSGM

Termasuk data riwayat kepegawaian pribadi yang bersifat konfidensial dan bukan konsumsi publik.

Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 4 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

7

Hasil Pemeriksaan / Laporan Audit Investigatif Internal Inspektorat yang Belum Selesai

Merupakan dokumen pengawasan internal yang masih dalam proses audit atau berpotensi menghambat penegakan hukum/tindakan administratif.

Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

8

Data Finansial Pribadi Dokter/Pegawai (Rincian Jasa Pelayanan/Remunerasi Individu, Nomor Rekening)

Merupakan data pribadi dan rahasia perbankan/keuangan perseorangan yang dilarang dibuka tanpa izin pemilik data.

Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

9

Kredensialing dan Dokumen Evaluasi Kelayakan Etik/Disiplin Tenaga Medis Tertentu

Merupakan dokumen penegakan disiplin profesi dan etik medik internal yang jika diungkapkan tanpa izin dapat merugikan reputasi nakes yang bersangkutan secara sepihak.

Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

10

Buku Log Klinikal, Borang Penilaian Prestasi, dan Rekod Bimbingan Pelajar Ko-asisten (Doktor Gigi Muda) / Pelajar Kepakaran

Merupakan rekod penilaian akademik dalaman dan data peribadi pelajar yang berpotensi mendedahkan identiti kes pesakit yang dirawat tanpa persetujuan.

Fasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP); UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Peribadi (UU PDP).

11

Imej Radiologi Pergigian (Foto Panoramik, CBCT 3D, Periapikal) dan Gambar Klinikal Intraoral/Ekstraoral Pesakit

Merupakan sebahagian daripada rekod perubatan sokongan diagnostik yang mengandungi data biometrik serta maklumat kesihatan sulit pesakit.

Fasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; Permenkes No. 24 Tahun 2022 berkenaan Rekod Perubatan; UU No. 17 Tahun 2023 berkenaan Kesihatan.

12

Dokumen Ujian Kebolehlaksanaan Keselamatan Sinaran Sinar-X (Ujian Kebocoran/Ujian Pematuhan BAPETEN) yang Masih Dalam Proses Pembaikan/Verifikasi

Mengandungi butiran teknikal sistem keselamatan infrastruktur hospital dan radiasi yang belum selesai disahkan, di mana pendedahannya secara tidak tepat boleh mencetuskan salah faham awam sebelum proses rasmi selesai.

Fasal 17 huruf a dan c UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan BAPETEN mengenai Keselamatan Sinaran dalam Penggunaan Peralatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional.

13

Data Stok, Formula Bancuhan Khas, dan Pengurusan Ubat Narkotik/Psikotropik Farmasi Hospital

Mengandungi maklumat kawalan bahan terkawal yang bersifat sensitif untuk keselamatan kemudahan kesihatan serta mengelakkan risiko penyelewengan bahan berbahaya.

Fasal 17 huruf c dan d UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotik; UU No. 17 Tahun 2023 mengenai Kesihatan.

14

Kandungan Aduan Pesakit Tertentu Semasa Proses Pengantaraan (Mediasi) Dalaman yang Belum Selesai

Fasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Maklumat Awam; Peraturan Kemenkes mengenai Pengantaraan Sengketa Perubatan.

15

Pelan Susun Atur Rangkaian Komputer, Arkitektur Keselamatan Pelayan Sistem Maklumat Pengurusan Hospital (SIMRS), dan Kata Laluan/Kunci Akses Sistem

Membuka seni bina keselamatan teknologi maklumat hospital boleh mendedahkan infrastruktur digital kepada risiko serangan siber, pencerobohan data rekam medik elektronik, dan sabotaj sistem operasi.

Fasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2024 (Pindaan Kedua UU ITE); Peraturan BSSN mengenai Keselamatan Maklumat.

16

Permohonan Informasi ditolak

Informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau rahasia yang tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17

17

Informasi berkala tidak disediakan

Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala belum tersedia atau tidak disediakan oleh Badan Publik

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf b jo. Pasal 9

18

Permohonan informasi tidak ditanggapi

Permohonan informasi publik yang diajukan tidak mendapatkan tanggapan tertulis atau respon resmi dari PPID

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf c

19

Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh PPID tidak sesuai dengan maksud, substansi, atau format informasi yang dimohonkan

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf d

20

Permohonan informasi tidak dipenuhi

Informasi publik yang dimohonkan tidak dapat dipenuhi baik sebagian maupun seluruhnya oleh Badan Publik

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf e

21

Biaya yang dikenakan tidak wajar

Pengenaan biaya penggandaan atau pengiriman informasi dinilai melampaui ketentuan wajar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf f

22

Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU

Penyampaian informasi melampaui tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur undang-undang

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 35 ayat (1) huruf g jo. Pasal 22